Gubernur DKI Jakarta berencana akan menggaji sopir angkutan umum di Jakarta sebesar Rp 5 juta per bulan. Nantinya, semua angkutan umum pengelolaannya akan diserahkan ke PT Transjakarta.

Menurut Basuki, jika dikelola oleh PT Transjakarta, sopir angkot akan mendapatkan gaji. Sehingga tidak ada lagi sistem setoran seperti yang saat ini terjadi. Bahkan dijanjikan, sopir akan mendapatkan gaji hingga dua kali nilai upah minimum provinsi (UMP).

"Tahun depan, sopir bisa dapat Rp 5 juta per bulan, caranya bagaimana? Asal kamu harus ikut sistem rupiah per kilometer bukan sistem setoran yang membuat macet dengan ngetem sembarangan. Kalau pakai sistem rupiah per kilometer, ramai tidak ramai penumpang, kamu (sopir) tetap dapat gaji," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (20/11).

Basuki juga mengaku sudah ada kesepakatan soal kenaikan tarif angkutan umum reguler sebesar Rp 1.000. "Saya kira memang sudah ada kesepakatan kok, naik Rp 1.000. Yang penting ke depannya, angkot di Jakarta mau berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta," katanya.

Sebelumnya, ‎Dishub DKI Jakarta sudah melakukan rapat dengan Organda DKI Jakarta dan DTKJ. Dalam rapat tersebut, pihak Organda DKI Jakarta meminta kenaikan tarif sebesar Rp 1.000 untuk mikrolet, bus kota besar, dan bus kota sedang. Hasilnya, pihak DTKJ menyetujui usulan tersebut.

Rencananya, hari ini, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar bakal melaporkan hasil keputusan kenaikan tarif angkutan umum yang telah disepakati kepada Basuki. Kemudian Basuki akan mengesahkannya dalam sebuah peraturan gubernur.