Rencana empat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang akan menyengketakan surat rekomendasi pengusulan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai keliru.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam surat rekomendasi yang dilayangkan ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. 

"Secara lembaga saya sudah mengikuti aturan yang diatur dengan lembaga-lembaga yang ada di DPRD. Yang saya langgar apa? saya mencari mereka (empat wakil ketua DPRD) tapi tidak ada. Justru mereka yang mau menghambat pelantikan Ahok. Saya punya hak prerogatif. Payung saya ada Kemendagri," kata Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (18/11).

Dia mengatakan, pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap akan digelar di Istana Negara, Rabu (19/11) siang ini. "(Basuki) akan jadi gubernur kedua yang dilantik di Istana Negara. Kalau yang pertama Ali Sadikin," kata Pras sapaan akrabnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, I Made Karmayoga, menuturkan, pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah ada landasan hukumnya, yaitu Keputusan Presiden. "Keppresnya sudah ditandatangani Pak Joko Widodo. Dengan adanya Keppres itu, maka dasar hukum pelantikan Pak Ahok akan lebih sah," kata Made.

Seperti diketahui, fraksi-fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menghadiri rapat paripurna pengumuman dan pengusulan Ahok sebagai gubernur definitif di Gedung DPRD DKI pada Jumat (14/11). Sebab mereka menilai Ketua DPRD telah melakukan pelanggaran prosedur dan komitmen.