Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pembongkaran salah satu reklame yang melanggar aturan di Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Reklame yang dibongkar tersebut berukuran 8x16 meter.

Proses pembongkaran reklame dilakukan dengan mengerahkan satu unit alat berat serta sejumlah personel lintas SKPD yakni, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, reklame tersebut ditertibkan karena melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Reklame, di mana masa izinnya sudah habis dan tidak dibayarkan pajaknya.

"Kami sudah berikan tiga kali surat peringatan supaya pihak penyelenggara reklame itu menurunkan iklan dan membongkar sendiri papan reklame. Tapi tidak dilaksanakan, jadi kami yang membongkar," ujarnya, Kamis (25/10) dini hari.

Fasial menjelaskan, untuk memperlancar proses pembongkaran reklame dan menghindari terjadinya kemacetan dilakukan rekayasa lalu lintas.

"Pembongkaran ini kita lakukan saat malam hari saat kepadatan kendaraan berkurang," terangnya.

Dia menambahkan, berdasarkan data terdapat 20 lebih reklame yang melanggar aturan di sepanjang Jl Jenderal Gatot Subroto yang akan ditertibkan secara bertahap sesuai dengan prosedur.

"Nantinya, kedua puluh reklame itu akan dipasang spanduk peringatan karena sudah melanggar aturan," tandasnya.