Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 bisa disahkan pada Desember 2014. Adapun nilai yang diajukan sebesar Rp 76,984 triliun atau naik sebesar Rp 4,079 triliun dari nilai APBD-Perubahan (APBD-P) 2014 sebesar Rp 72 ,905 triliun.

Rencananya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) antara eksekutif dan legislatif akan digelar pada Rabu (5/11) esok. "Desember, APBN ketuk palu. Selang APBN ketuk palu, kita juga ketuk palu. Sehingga teman-teman SKPD dan UKPD memiliki waktu panjang dari Januari sampai Desember untuk pembangunan," ujar Saefullah, di Balaikota DKI, Selasa (4/11).

Untuk program prioritas, dikatakan Saefullah, masih fokus pada program penanggulangan banjir, penyediaan transportasi publik serta program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Diungkapkan Saefullah, semula APBD 2015 akan diajukan sebesar Rp 81 triliun. Namun setelah dilakukan penghitungan ulang, nilai tersebut tidak akan terkejar. Sehingga nilainya diturunkan menjadi Rp 76,984 triliun. "Kemarin kita mau estimasi di Rp 81 triliun, tapi takut tidak tercapai malah jadi jelek," ucapnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini menambahkan, pembahasan KUAPPAS saat ini masih terkendala oleh belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. "Mudah-mudahan pertemuan Rabu (5/11) tentang KUAPPAS disepakati," katanya.

Berdasarkan yang diperoleh, dalam mata anggaran 2015 dialokasikan Rp 32,89 triliun untuk 13 program unggulan. Pos dengan nilai terbanyak yaitu untuk pengembangan sistem transportasi senilai Rp 8,62 triliun. Lalu, peningkatan kualitas pendidikan Rp 5,74 triliun. Kemudian, untuk antisipasi banjir rob dan genangan sebesar Rp 3,33 triliun.

Pos lainnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Rp 3,25 triliun, peningkatan sumber energi dan sumber daya mineral Rp 2,66 triliun dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Rp 1,96 triliun.

Kemudian, alokasi untuk peningkatan pelayanan publik Rp 1,90 triliun, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota Rp 1,78 triliun, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau Rp 1,77 triliun dan pembangunan budaya multikultur Rp 743,10 miliar.

Selain itu, anggaran untuk pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sebesar Rp 497,05 miliar, pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda Rp 451,73 miliar, pemanfaatan ruang kota Rp 152,91 miliar dan sisanya sebesar Rp 800 miliar untuk kebutuhan lain-lain.