Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menggelar rapat bersama lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017.

Lima SKPD tersebut masing-masing Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) serta Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti DPPAPP terkait masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Termasuk masih rendahnya kesadaran warga untuk melaporkan kasus tersebut karena ingin menutup aib keluarga.

"Saya minta agar sosialisasi untuk mengubah persepsi warga ini lebih digencarkan. Tolong yang seperti ini jangan dibiarkan," ujar Syahrial, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta di lokasi, Rabu (9/5).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad mendorong Dinsos agar lebih meningkatkan efektifitas kegiatan karang taruna di setiap kelurahan.

"Kami siap menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan program karang taruna ini," katanya.

Di bidang kesehatan, Ramly meminta setiap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah Dinkes DKI untuk meningkatkan layanan terhadap pasien gawat darurat. Mengingat, masih ada stigma negatif masyarakat terkait layanan Intensive Care Unit (ICU).

"Kami akan turun untuk mengecek pelayanan di tiap RSUD, dan saya minta agar Direktur Pelayanan hadir di situ," tandasnya.