DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 02 Oktober 2017 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 2635

Ini Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur

(Foto: Reza Hapiz)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur, hari ini.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu menyampaikan, rekomendasi dewan atas LKPJ AMJ Gubernur dibagi menjadi empat bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Di bidang pemerintahan, kata Meity, dewan berharap eksekutif mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dan melakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sejauh ini dinilai telah berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10).

Ia melanjutkan, di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya menilai sejak 2013 kondisi ekonomi dan keuangan di DKI mengalami peningkatan. Terakhir, pada 2016, penduduk miskin di Jakarta tercatat ada 385.840 orang atau 3,75 persen dari jumlah total penduduk. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU dan program-program lainnya," katanya.

Sementara di bidang pembangunan, lanjut Meity, dewan mendukung penuh pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dan sistem e-katalog.

"DPRD mengharapkan ke depan tidak terjadi miss communication antara BPPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur," ucapnya.

Meity melanjutkan, di bidang kesejahteraan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan eksekutif pada penanganan kesehatan. Salah satunya program pelayanan Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH).

"Kami berharap prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan diteruskan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Jabatan Gubernur

DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 25 September 2017 2424

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Rabu, 13 September 2017 5968

BERITA POPULER
750 Warga Terima Bantuan Sosial di Terminal Bus Kampung Rambutan

Pekerja dan Pedagang di Terminal Kampung Rambutan Dibantu Sembako

Rabu, 17 Juni 2026 5612

IMG COM 202606161328598850

TMR Ramai Dikunjungi Wisatawan

Selasa, 16 Juni 2026 1524

Cuaca hujan ringan dessy doc

Hujan Ringan Diperkirakan Basahi Jakarta Sore Ini

Minggu, 14 Juni 2026 1474

IMG 20260613 WA0042

Sudin LH Jaksel OTT Delapan Pelaku Buang Sampah Sembarangan

Sabtu, 13 Juni 2026 1415

Gubernur pramono haul habaib otoy

Beri Penghormatan Tokoh Betawi, Pemprov DKI Gelar Haul Akbar Ulama dan Habaib di Monas

Jumat, 19 Juni 2026 417

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks