DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 02 Oktober 2017 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 2393

Ini Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur

(Foto: Reza Hapiz)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur, hari ini.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu menyampaikan, rekomendasi dewan atas LKPJ AMJ Gubernur dibagi menjadi empat bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Di bidang pemerintahan, kata Meity, dewan berharap eksekutif mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dan melakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sejauh ini dinilai telah berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10).

Ia melanjutkan, di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya menilai sejak 2013 kondisi ekonomi dan keuangan di DKI mengalami peningkatan. Terakhir, pada 2016, penduduk miskin di Jakarta tercatat ada 385.840 orang atau 3,75 persen dari jumlah total penduduk. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU dan program-program lainnya," katanya.

Sementara di bidang pembangunan, lanjut Meity, dewan mendukung penuh pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dan sistem e-katalog.

"DPRD mengharapkan ke depan tidak terjadi miss communication antara BPPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur," ucapnya.

Meity melanjutkan, di bidang kesejahteraan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan eksekutif pada penanganan kesehatan. Salah satunya program pelayanan Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH).

"Kami berharap prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan diteruskan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Jabatan Gubernur

DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 25 September 2017 2230

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Rabu, 13 September 2017 5761

BERITA POPULER
Rano Karno memberikan kata sambutan pada pembukaan Canisius Expo 2025

Rano Karno: Budaya Bisa Jadi Kekuatan Persatuan Jakarta

Sabtu, 13 September 2025 3186

Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris

Dharma Jaya Tegaskan Komitmen Jaga Transparansi dan Akuntabilitas

Sabtu, 13 September 2025 2969

Suasana rapat pimpinan gabungan Bapemperda DPRD DKI Jakarta

Bapemperda Minta Pengusul Segera Serahkan Naskah Akademik Raperda

Selasa, 16 September 2025 1921

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan keterangan kepada media di Stasiun MRT Fatmawati

Pramono Tegaskan Istrinya Tak Punya Jabatan di Balai Kota

Senin, 15 September 2025 2174

Gubernur Resmikan Gereja Paroki Kalvari Lubang Buaya

Gubernur Resmikan Gereja Paroki Kalvari Lubang Buaya

Minggu, 14 September 2025 2523

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks