DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 02 Oktober 2017 Reporter: Oki Akbar Editor: Andry 2796

Ini Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur

(Foto: Reza Hapiz)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur, hari ini.

Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu menyampaikan, rekomendasi dewan atas LKPJ AMJ Gubernur dibagi menjadi empat bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Di bidang pemerintahan, kata Meity, dewan berharap eksekutif mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dan melakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sejauh ini dinilai telah berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10).

Ia melanjutkan, di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya menilai sejak 2013 kondisi ekonomi dan keuangan di DKI mengalami peningkatan. Terakhir, pada 2016, penduduk miskin di Jakarta tercatat ada 385.840 orang atau 3,75 persen dari jumlah total penduduk. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU dan program-program lainnya," katanya.

Sementara di bidang pembangunan, lanjut Meity, dewan mendukung penuh pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dan sistem e-katalog.

"DPRD mengharapkan ke depan tidak terjadi miss communication antara BPPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur," ucapnya.

Meity melanjutkan, di bidang kesejahteraan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan eksekutif pada penanganan kesehatan. Salah satunya program pelayanan Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH).

"Kami berharap prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan diteruskan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Jabatan Gubernur

DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Gubernur

Senin, 25 September 2017 2526

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Djarot Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan ke Dewan

Rabu, 13 September 2017 6096

BERITA POPULER
80790596

TPHP Cengkareng Dirancang Jadi Destinasi Wisata

Kamis, 17 September 2026 2838

Kebakaran j65 jelambar jakbar budi

17 Unit Pemadam Tangani Kebakaran di Permukiman Padat Jelambar

Senin, 14 September 2026 1250

Sudinhub Jakbar Rekayasa Lalin Kolong Fly Over Pesing

Sudinhub Jakbar Rekayasa Lalin Kolong Fly Over Pesing

Senin, 14 September 2026 1038

Gempa kepulauan seribu ist2

Gempa di Perairan Pulau Seribu Tidak Akibatkan Kerusakan

Sabtu, 12 September 2026 1178

IMG 20260917 WA0098

111 Kucing di Dua Pulau Sudah Disterilisasi dan Divaksin Rabies Gratis

Kamis, 17 September 2026 573

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks