Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015 hingga 30 persen.

Koordinator Lapangan (Korlap), Amir Mahfuz mengatakan, pihaknya meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk bisa mendengarkan aspirasi buruh.

Selain itu, diharapkan ada penambahan komponen pada penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun ini. Sebab KHL dijadikan acuan untuk penetapan UMP 2015. "Pukul 14.00 siang ini penetapan KHL. Kita minta kepada Pak Ahok yang akan menjadi gubernur untuk merespon keinginan buruh," kata Amir, saat ditemu i di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/10).

Dikatakan Amir, buruh menuntut kenaikan UMP 2015 hingga 30 persen dari UMP tahun ini yang mencapai Rp 2,4 juta. Dia mengetahui bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden yang mengatur kenaikan UMP maksimal hanya 10 persen. Untuk itu, buruh meminta agar Basuki bisa mendobrak aturan tersebut.

"Kalau di Inpres kenaikan UMP maksimal hanya 10 persen, dan itu tidak layak lagi. Kita meminta kepada Pak Ahok untuk melabrak aturan kaum buruh itu," ucapnya.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka buruh akan terus melakukan aksi. Bahkan rencananya buruh akan melakukan aksi mogok massal. "Kata akan terus berjuang melalui jalur lain, seperti lobi dan mogok massal," ungkapnya.

Pantauan beritajakarta.com, meski buruh memenuhi depan Balaikota DKI Jakarta, namun Jalan Medan Merdeka Selatan masih bisa dilintasi. Petugas kepolisian menyisakan satu lajur agar kendaraan bisa melintas. Namun kendaraan harus berjalan perlahan karena jalur menyempit dan banyaknya massa.