Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membenahi aset terlihat semakin baik dan terintegrasi.

Hal itu dikarenakan seluruh struktur dari tingkat RW hingga  kota terlibat dalam inventarisasi aset yang ada.

"Alhamdulillah, semua terintergrasi dan terlibat dalam inventarisir aset.  Kita yakin tahun ini bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/2).

Menurut pria yang akrab disapa Haji Lulung ini, salah satu penyebab Pemprov DKI Jakarta belum bisa mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena pembenahan aset belum maksimal.

"Setelah semua terintergrasi dengan baik, warga dapat melihat aset Pemprov DKI secara online melalui website," jelasnya.

Lulung berharap, seluruh aset milik Pemprov DKI Jakarta dapat terus terdata dengan baik. Sementara aset-aset yang masih dikuasai swasta atau perorangan diharapkan secepatnya diselesaikan.