Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika program penyediaan transportasi massal bus Transjakarta selama dua tahun kepemimpinannya bersama Joko Widodo belum memenuhi harapan warga.

"Soal Tranjakarta, kami gagal dalam dua tahun ini dalam pengadaannya," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (10/10).

Padahal, menurut Basuki, kota Jakarta seharusnya menambah armada bus Transjakarta untuk melayani warga ibu kota.

"Tapi kami gagal karena dalam proses pengadaan terjadi mark up anggaran, kacau-balau," katanya.

Sebagai pemerintah, Basuki merasa bertanggungjawab kepada warga untuk menyediakan transportasi massal yang nyaman serta aman.

"Kami berharap tahun 2015-2016, kami bisa banjiri Jakarta dengan Transjakarta dan bus tingkat yang baik. Jadi orang Jakarta bisa lihat berbeda," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga sedang memikirkan halte dan stasiun yang akan dibuat setara dengan yang ada di kota-kota besar di dunia. Dengan demikian, pada 2015 bisa tampak perubahan yang mencolok di Jakarta.

"Sehingga tahun 2016 sudah kelihatan perubahan mencolok di Jakarta, termasuk bus-busnya itu," tambahnya.

Sekadar diketahui, pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 terindikasi terjadi penyelewengan anggaran. Sejumlah armada yang didatangkan dari Tiongkok berkarat. 

Dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga tersangka yakni, mantan Kepala Dinas Perhubungan berinisial UP, Sekretaris Dinas Perhubungan berinisial DA dan Ketua Panitia Pengadaan Dinas Perhubungan berinisial ST.