Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Kota Batam, Kabupaten Gowa, Kota Medan dan Kabupaten Badung, Bali, Selasa (9/1), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI. Mereka belajar tentang penanganan dan pengelolaan sampah di Ibukota.

Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris mengungkapkan, setiap sampah di Kota Batam mencapai 800 hingga 1.000 ton sampah. 

Karena itu, lanjut Nyangnyang, pihaknya ingin mengetahui cara Pemprov dan DPRD DKI menangangi persoalan sampah.

Sementara, Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengaku, masalah sampah menjadi momok di wilayahnya dan banyak dikeluhkan wisatawan.

Oleh sebab itu, lanjut Parwata, pihaknya ingin mengetahui payung hukum tentang sampah di DKI Jakarta.

"Masalah sampah menjadi momok di Kabupaten Badung. Banyak kritikan dari wisatawan baik mancanegara ataupun lokal. Kami ingin tahu, bagaimana kebijakan Pemprov DKI dalam pengelolaan sampah, apakah ada pungutan retribusi yang digunakan warga," ucap Pawarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, ke depan Pemprov DKI bakal mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WtE). 

"Saran saya, Batam dan Badung sebagai tempat wisata, sebaiknya menggunakan itu (WtE). Karena DPRD mempunyai peran untuk mendorong menggunakan teknologi itu," tandasnya.