Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta Dinas Perindustrian dan Energi (PE) mengoptimalkan pendirian wirausaha baru agar tingkat kemiskinan di Ibukota berkurang.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yusriah Dzzinun mengatakan, selain pelatihan Dinas PE juga harus melakukan pembinaan dan menyiapkan pertumbuhan wirausaha baru.

"Bukan hanya pelatihan, tapi juga harus menumbuh kembangkan wirausaha baru. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta berkurang," ujar Yusriah, Kamis (14/9).

Kepala Bidang (Kabid) Industri Dinas PE DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan, saat ini pihaknya telah membina sekitar 28 ribu Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu.

"Kami senang sekali dengan masukan dari dewan tadi. Supaya setiap kelurahan itu ada wirausaha," katanya.

Dia memaparkan, untuk pengembangan wirausaha di Ibukota pihaknya mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Anggaran tersebut, katanya, dialokasikan untuk kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dan merek sebesar Rp 1.433.520.000.

Kemudian untuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) dan roadmap pengembangan industri kreatif dianggarkan sekitar Rp 608.658.000.

"Sedangkan untuk kegiatan pertumbuhan wirausaha industri baru kami anggarkan sekitar Rp 3, 1 miliar lebih," tandasnya.