Panitia khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi pengelolaan aset yang tengah dibenahi Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Ketua Pansus Aset DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, berdasarkan peninjauan jajarannya ke kantor BPAD di Gedung Teknis, Abdul Muis, Jakarta Pusat, hari ini, terlihat ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penanganan aset yang selama ini kerap menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami mengapresiasi usaha BPAD untuk mengelola aset ini. Saya lihat ada keseriusan dari mereka untuk lakukan pengelolaan dengan baik," ujarnya, Selasa (29/8).

Gembong menuturkan, pembenahan aset perlu dilakukan agar Pemprov DKI tidak melulu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Makanya tadi kita urai persoalan tersebut dengan baik dan kita cari solusinya bersama," katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala BPAD DKI Jakarta, Achmad Firdaus menjelaskan, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pembenahan aset sesuai dengan rekomendasi BPK. Setidaknya ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, masing-masing penyempurnaan sistem informasi aset, monitoring aset milik Dinas Pendidikan (Disdik) dan penerbitan buku aset rutin setiap tahun.

"Dengan upaya tersebut kami menargetkan tahun ini dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalau pun belum, saya berharap persoalannya bukan karena aset," tandasnya.