Sekitar 500 nelayan Kalibaru-Cilincing, Jakarta Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Balaikota DKI , Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).

Dalam aksinya, para nelayan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, segera mencabut Surat Keputusan (SK) dari Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara yang melarang mereka melaut sejak 1 Juni 2014.

"Kita ke sini mau minta ke Pak Jokowi supaya diizinkan melaut. Karena kita sebelumnya dilarang Sudin Perikanan dan Walikota Jakarta Utara," kata Ali Abdullah (52), salah seorang nelayan.

Warga Kalibaru Barat 7, Cilincing, Jakarta Utara ini mengatakan, para nelayan di wilayahnya dilarang melaut karena alat tangkap ikan milik mereka dianggap telah merusak lingkungan. "Alasan lainnya karena situasi pemilihan presiden belum selesai. Sementara kita sudah menganggur 3,5 bulan," keluhnya.

Dia mengatakan, pihak Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara sebelumnya juga pernah meminta para nelayan mengganti alat tangkap ikan karena dinilai tidak sesuai standar. "Dari Sudin Perikanan menyuruh alat tangkap kita diubah, tapi giliran diubah, dibilang tidak sesuai. Padahal baru setengah bulan berjalan," terangnya.

Ali juga menyayangkan sikap dari pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara karena tidak jelas memberikan informasi mengenai alat tangkap ikan yang sesuai prosedur. "Harusnya kalau alat tangkap kita nggak sesuai proedur, dikasih tahu mana yang benar," ungkapnya.

Menurut Ali, para nelayan pada umumnya bersedia jika alat tangkap berupa pukat ikan mini mereka diuji coba pihak Suku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara. "Dari pihak kita kalau memang dianggap merugikan lingkungan hidup, silakan dicek aja," tuturnya.

Ali menerangkan, ratusan nelayan di wilayahnya telah empat kali menggelar unjuk rasa dan meminta perhatian dari Gubernur DKI, Joko Widodo agar ikut membantu menyelesaikan persoalan ini. "Ini sudah yang keempat kali kita demo, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Dari walikota juga belum lakukan mediasi," tukasnya.