Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony menegaskan, pihaknya sering menjadi sasaran kesalahan karena kinerja instansi yang dipimpinnya dinilai belum maksimal.

Sejumlah pengusaha khususnya para kontraktor yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu mencari celah kesalahan dari ULP DKI. Padahal, instansi ini baru dibentuk pada Februari 2014. Bahkan di awal  tugasnya, ULP DKI belum memiliki struktur birokrasi, sumber daya manusia (SDM), kantor, meja kursi, sistem perangkat lunak dan perangkat keras.

“Para kontraktor mitra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saat ini paling mudah menyalahkan ULP DKI.  Ya, tidak apa-apa, niat kami baik kok. Memperbaiki kinerja Pemprov DKI karena tanggung jawab mewujudkan Jakarta Baru," kata Sony di Balaikota, Jumat (29/8).

Sony menjelaskan, saat ini sebanyak 5.523 paket harus dilakukan pelelangan melalui ULP DKI. Namun, hingga akhir Agustus ini baru sekitar 2.000 paket yang dilelang.

“Kami  terpaksa lembur hingga pukul 23.00 setiap hari. Ironisnya lagi, tidak ada honor untuk kami para karyawan yang terpaksa kerja keras melayani masyarakat,” katanya.

Diakatan Sony, untuk mendongkrak kinerjanya, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).