Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan proses lelang kegiatan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. Namun hingga Juni 2014 , ULP Barang dan Jasa DKI sudah berhasil melakukan proses lelang sebanyak 632 paket kegiatan atau 12,3 persen dari 5.114 kegiatan yang telah diajukan SKPD dan UKPD.

Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakaan, saat ini yang sedang proses lelang ada 632 paket kegiatan dengan total anggaran atau harga penawaran sementara (HPS) sebesar Rp 653 miliar.

"Dari 632 paket kegiatan, yang sudah ada pemenangnya 68 paket dengan nilai kontrak Rp 191,9  miliar," kata Sony, di Balaikota, Senin (23/6).

Ia menambahkan, paket kegiatan yang dilelang melalui e-catalog dengan sistem e-purchasing yang telah dibuatkan kontrak kerja ada 18 paket kegiatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 121,6 miliar. Sedangkan paket kegiatan yang masih dalam proses e-purchasing ada sembilan paket kegiatan dengan nilai Rp 81,4 miliar.

"Sisanya 537 paket kegiatan masih dalam proses lelang, diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat ini," tandasnya.

Seperti diketahui, dari 7.000 paket kegiatan yang harus dilelang hanya 73 persen atau 5.114 paket kegiatan yang diajukan oleh ULP. Dari jumlah tersebut, ada 142 paket kegiatan yang dikembalikan ke unit terkait karena dokumen belum lengkap.

Semua lelang fisik yang anggarannya di atas Rp 200 juta dan lelang jasa di atas Rp 50 juta akan dilaksanakan melalui ULP. Melalui ULP ini, pihaknya berharap tidak ada lagi monopoli pemenang tender.

Ditambahkan Sony, tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP. Sebab, sebagian besar pelelangan telah masuk di dalam e-catalog dan e-purchasing. Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD dan UKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa.