Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pengawasan yang lebih baik dalam pembangunan rusun. Apalagi, tahun ini ditargetkan akan dibangun 11 ribu unit rusun di Jakarta.
Yang penting itu pengawasan di lapangan, sehingga yang terlambat-terlambat itu bisa diminimalisir
"Yang penting itu pengawasan di lapangan, sehingga yang terlambat-terlambat itu bisa diminimalisir," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Imam Satria, Kamis (16/3) kemarin di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya pengawasan harus dimulai dari proses lelang. Sehingga kontraktor yang memenangkan proyek benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Kontraktor yang sebelumnya tidak menyelesaikan pekerjaan harus dievaluasi kembali.
"Harapan kami kalau memang mereka menyanggupi bekerja, tolong dikerjalan sebaik-baiknya. Kontraktor yang terlambat perlu dievaluasi lagi," ucapnya.
Bagi kontraktor nakal yang tak menyelesaikan pekerjaannya, Imam mengusulkan agar dimasukan dalam daftar hitam atau blacklist. Namun, tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BERITA TERKAIT
Program Rusun Terintegrasi Pasar Diminta Segera Direalisasikan
