Pemprov DKI Jakarta dan Asian Development Bank (ADB) melakukan kerjasama dalam bidang transformasi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerjasama dilakukan agar pengelolaan keuangan di Pemprov DKI lebih modern, efisien dan efektif sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi kebocoran PAD di ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  mengatakan, banyak keuntungan yang didapat dari kerjasama yang dilakukan ini. Mengingat fokus dalam kerjasama yang dilakukan yakni terkait sharing sumber daya manusia (SDM), sistem, dan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Menurut Basuki, Indonesia adalah kunci ekonomi di ASEAN. Hal tersebut terlihat dari harga properti yang terus meningkat. "Saya kira ini langkah yang baik. Tapi ini tahap awal saja, mereka yakin kalau mau membuat pembangunan di ASEAN baik, kunci ekonomi ada di Indonesia. Lihat saja harga properti kita, tidak pernah turun," kata Basuki saat penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (15/8)

Pemprov DKI juga terus berusaha membangun infrastruktur yang baik, agar para investor mau berinvestasi. Salah satunya yakni pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, pengadaan bus gratis, serta terus menambah jumlah bus Transajakarta.

Dengan kerjasama ini, lanjut Basuki, diharapkan sistem pajak di ibu kota bisa lebih transparan. Berdasarkan dari hasil analisa potensi pajak yang tertampung di ibu kota hanya 60 peren saja. "Mereka kasih tahu kepada kita potensi pajak kita yang tertampung baru 60 persen," ujarnya.

Padahal potensi APBD di kota besar seperti Jakarta setiap tahunnya bisa menembus angka Rp 120 triliun. Namun dirinya sangsi jika Pemprov DKI Jakarta bisa menghabiskan uang sebesar tersebut. "Rp 72 triliun saja tidak bisa habisin, apa lagi kalau Rp 120 triliun kan," katanya.

Dikatakan Basuki, ADB juga merupakan salah satu mitra kerja untuk mengembangkan pembangunan di Jakarta. Terlebih mereka memiliki pengalaman yang cukup baik dalam hal pelayanan keuangan.

"Termasuk membandingkan sistem pajak dengan negara lain. Jadi dia mesti sharing. Kami ini untung mereka (ADB) akan bantu dengan pengalaman mereka. Jadi kita tidak perlu studi banding kok. Suruh mereka saja ke sini," kata Basuki.

Sementara itu, Direktur ADB Indonesia, Adrian Ruthenberg mengatakan, Pemprov DKI merupakan contoh bagaimana administrasi pengelolaan PAD dilakukan secara modern, efektif, dan efisien. "Kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas tentunya membutuhkan investasi di bidang infrastruktur yang sumber pendanaannya diharapkan berasal dari PAD," tandasnya.