Sebanyak 50 titik lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, akan dipasangi plang. Ini merupakan upaya untuk melindungi aset yang total luasnya mencapai sembilan hektare tersebut.

Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara, Ratna Diah Kurniati mengatakan, lahan milik Pemprov DKI itu sudah diokupasi oknum masyarakat dengan mendirikan bangunan liar. Beberapa di antaranya, dijadikan tempat tinggal, tempat pengepul barang bekas, warung, usaha tambal ban dan lain sebagainya.

"Pemasangan plang akan kami lakukan untuk pengamanan aset. Saat ini umumnya aset yang akan kami pasang plang diokupasi oknum masyarakat," ucap Ratna, Rabu (22/2).

Untuk pemasangan 50 plang ini, kata Ratna, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 245 juta. Plang yang dipasang akan disesuaikan dengan luas lahan.

"Bila lahannya cukup luas, maka akan dipasang dua plang. Sedangkan pada lahan yang kecil cukup satu plang," jelasnya.

Beberapa lokasi yang akan dipasang plang pada Juli nanti, di antaranya lahan di Jalan Phinisi Indah 1 dan 2, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, dengan luas lahan sekitar 1.198 meter persegi. Kemudian Waduk Cincin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok dan Jalan Sunter Bisma, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok seluas 1.326 meter persegi.

Kemudian, lahan di Sunter Agung Perkasa, blok J 14, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok seluas 8.464 meter persegi serta lahan di Agung Timur VIII, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok seluas 6.005 meter persegi.

"Nanti sebelum dipasang plang, kami akan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait untuk melakukan penertiban pada seluruh bangunan liar yang terdapat di lahan tersebut. Selanjutnya, agar tidak kembali ditempati akan dilakukan penghijauan di lahan-lahan tersebut," tandasnya.