Memasuki tahun kedua beroperasinya SMP Negeri 289 Cilincing, Jakarta Utara, guru dan siswa mengeluhkan akses jalan masuk sekolah tersebut yang kondisinya masih memprihatinkan. Akses jalan menuju sekolah masih belum beraspal dan masih berupa gundukan tanah bebatuan yang sulit dilewati, baik kendaraan roda empat ataupun roda dua.

Ironisnya jika hujan deras jalan jadi becek, sehingga areal sekolah dipenuhi tanah merah. Hingga kini, untuk masuk ke sekolah, guru dan siswa terpaksa melintasi pemukiman warga dan tanah lapang yang ditaburi kerikil.

Syahrul (14), siswa kelas VIII SMP Negeri 289 mengatakan, kalau musim hujan jalan menuju sekolahnya becek. Sebab, walau sudah ditaburi batu kali, namun jalan yang dibuat secara darurat itu merupakan tanah merah urukan sehingga saat hujan menjadi lembek dan becek.

"Jalannya licin dan becek kalau hujan. Kita harus hati-hati biar tidak jatuh," kata Syahrul, Rabu (6/8)

Kepala Sekolah SMP Negeri 289, Mohammad Yusup Corua mengungkapkan, akses masuk ke sekolahnya masih menumpang melalui pemukiman warga RT 02/05 Sukapura. Selain itu para siswa juga harus melalui jembatan kayu darurat sepanjang dua meter untuk sampai ke sekolah.

"Dari informasi yang kita terima, baru sehabis Lebaran ini akan dikerjakan. Tapi kepastiannya kita juga belum tahu," ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan, jalan darurat tersebut merupakan hasil swadaya sekolah. Untuk menutupi tanah agar bisa dilalui saat hujan, pihak sekolah akhirnya menaburkan pasir batu.

"Sebelum kita taburi pasir batu, kalau hujan murid-murid terpaksa nenteng sepatu ke sekolah. Selain akses jalan, kita juga sudah mengusulkan pembangunan lapangan olahraga," imbuhnya.

Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono membenarkan, jika pembangunan akses jalan ke SMP Negeri 289 itu sudah lama terbengkalai. Ia mengaku sudah menyampaikan masalah ini ke Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Utara dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Heru menjelaskan, belum mulainya pembangunan akses jalan tersebut akibat proses lelang yang belum juga selesai. Namun, sejauh yang ia tahu, pihak Dinas Pendidikan sudah menyerahkan syarat administrasi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta.