Momen libur lebaran betul-betul dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur mengunjungi sejumlah lokasi wisata di ibu kota. Seperti Pantai Publik Marunda,Cilincing yang sejak hari pertama lebaran sudah dipadati pengunjung. Sayangnya, fasilitas di lokasi pantai hingga kini masih memprihatinkan.

Pantai Publik Marunda sendiri terdapat di wilayah RW 07 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, sejak 2003 lalu pantai tersebut sudah diusulkan untuk dilakukan penataan dan pembangunan fasilitas. Namun, hingga kini lokasi yang rencananya masuk dalam 12 jalur destinasi wisata di Jakarta Utara itu kondisinya tetap memprihatinkan.

Seperti dua akses masuk pantai yang tersedia merupakan jalan setapak atau jalan pemukiman warga RT 03/07 Marunda. Selain itu akses masuk melalui jembatan bambu di RT 06/07 yang kondisinya juga memprihatinkan. Fasilitas pada pantai umumnya seperti toilet, kamarmandi dan fasilitas bermain pun tidak dijumpai di pantai ini.

"Sayang ya pantainya kotor. Dari dulu tidak ada perbaikan. Kita mau buang air kecil saja susah," keluh Kote, salah satu pengunjung yang juga warga Marunda, Jumat (1/8).

Di pantai publik ini, umumnya pengunjung yang datang ingin menikmati suasana pantai berikut kuliner khas laut.

Ketua RW 07 Kelurahan Marunda, Aman Bogor mengatakan, pengelolaan Pantai Publik Marunda memang tidak ada campur tangan pemerintah. Lokasi wisata tersebut dikelola oleh beberapa warganya.

"Ya wajar saja kalau fasilitas dan kebersihannya minim. Padahal, sejak hari pertama ribuan pengunjung datang dan kita perkirakan puncaknya Minggu (3/8) nanti," katanya.

Kepala Sudin Pariwisata Jakarta Utara, Grace Mandagi mengakui selama ini pantai Publik Marunda belum tersentuh program instansinya. "Kami tidak menganggarkan penambahan maupun perbaikan fasilitas apa pun. Kami juga belum paham mengenai kelanjutan pantai publik ini seperti apa," kata Grace.

Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menambahkan, sudah sejak lama dirinya mengusulkan agar Pantai Publik Marunda direklamasi menjorok ke laut sekitar 10 meter serta dibangun sarana maupun fasilitas pendukung lainnya.

"Sejak 2003 lalu sudah kita usulkan. Namun hingga saat ini belum ada respon dari tingkat Provinsi," katanya.

Padahal, sambung Heru, untuk menata pantai tidak dibutuhkan dana besar. Ia menaksir pembangunan dan penataan pantai tersebut membutuhkan anggaran total sekitar Rp 20 miliar.

"Sekitar 10 M untuk melandaikan pantai dan mengisi pasir. Sedangkan sisanya untuk pembangunan fasilitas lain," tandasnya.