Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan lebih mampu mengelola informasi publik. Sebagai badan publik harus lebih mampu memberikan informasi akurat, benar dan tidak menyesatkan bagi masyarakat sebagai pemohon informasi.

Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Raides Aryanto mengatakan, penyampaian dan pengelolaan informasi di DKI sendiri memang cukup kompleks. Karena itu perlu pemahaman dari PPID.

"Perlu pemahaman yang dalam untuk menyampaikan informasi program, kebijakan dan kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat," ujarnya, Rabu (20/10)

Menurutnya, Surat Keputusan G ubernur tentang PPID Provinsi DKI Jakarta akan ditandatangani dalam waktu dekat. Saat ini telah ada Pergub No 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi, sebagai dasar tentang PPID.

Ke depan diharapkan, PPID Provinsi ikut mendampingi ketika terjadi sengketa informasi pada SKPD/UKPD. Sehingga keterbukaan informasi bisa dijalankan lebih baik lagi.

"Keterbukaan informasi publik saat ini terus dilakukan secara berkelanjutan, seperti penyebaran program, kebijakan dan kegiatan Pemprov DKI melalui portal Beritajakarta.com, Youtube Pemprov DKI dan kanal informasi internal yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Termasuk penyampaian aspirasi masyarakat melalui Jakarta Smartcity. Transparansi anggaran juga bisa diakses oleh masyarakat melalui Jakarta Open Data dan Jakarta.go.id," tandasnya.

Seluruh yang dilakukan menunjukan konsistensi Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan amanat Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.