Dinas Kebersihan DKI Jakarta diminta untuk bisa mengatur mobilitas pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Menyusul adanya antrean truk sampah yang terjadi belakangan ini.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya telah meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk segera menyelesaikannya. "Sudah diselesaikan katanya. Itu harus atur jalan truknya saya bilang, truknya terlalu banyak," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10).

Basuki mengatakan pengaturan operasional sangat dimungkinkan karena semua alat berat, seperti truk milik sendiri. "Operasional bisa saja diatur, kan truk sendiri sekarang semuanya. Kami juga nggak batasin kok jam nya," ujarnya.

Kendati demikian, Basuki tetap akan melakukan evaluasi operasional truk sampah tersebut. Pihaknya tidak ingin lagi operasionalnya diserahkan kepada swasta. Semuanya akan dikelola sendiri dibawah Dinas Kebersihan.

"Makanya kami evaluasi saja. Yang pasti saya sudah bilang, jangan mimpi mau kasih ke swasta. Jadi nggak usah orang dalam mainin. Tujuannya nanti mengatakan mau kasih ke swasta kembali," tegasnya.

Laporan sementara yang diterima oleh Basuki, terganggunya pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang karena kekurangan bahan bakar minyak (BBM). Padahal semua truk dan alat berat yang digunakan baru saja dibeli.

"Kami mesti selidiki. Kan dievaluasi truknya berapa yang masuk. Semua truk dan alat berat baru, nggak masuk akal. Katanya karena minyak," tandasnya.