Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil alih pengelolaan Tempat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Saat ini operasionalnya masih dalam tahap masa transisi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan selama ini tak semua sampah masuk ke TPST Bantar Gebang. Hal itu terbukti dengan tidak adanya jalur distribusi sampah. Padahal jumlah sampah yang masuk mencapai 8.000 ton.

"Sebetulnya semerawut kenapa? Karena sekarang semua sampah tuh masuk beneran. Jadi kamu bayangin bertahun-tahun Bantar Gebang sebetulnya ngga pernah terima sampai 8.000 ton sampah," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Basuki, jika semua sampah sejak dulu masuk ke TPST Bantar Gebang, maka sudah ada jalur distribusi. Namun setelah adanya peralihan pengelolaan ini, jalur baru saja dirancang. Jalur diperlukan karena jumlah truk yang masuk tidak sedikit.

"Saya ini orang tambang, kalau kamu mau nguruk, mau sheetpile saja jalur truk untuk keluar masuk mesti diatur dengan baik. Sekarang stuck karena memang jalanannya nggak pernah dirancang untuk terima begitu banyak," ujarnya.

Sebelum penegambilalihan pengelolaan ini, banyak ditemukan ratusan titik penumpukan sampah di bantaran Kali Ciliwung. Pihaknya bersama dengan Kodam Jaya melakukan pembersihan dan penutupan titik sampah tersebut.

" Artinya apa, sampah yang dicatat sekian ribu ton nggak masuk Bantar Gebang, cuma muter-muter saja . Karena sewa truknya juga grup dia, ngeruk sampah ngangkat ke darat juga orangnya mereka, buang lagi ke hulu," tandasnya.