Rencana hibah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga saat ini belum jelas. Pasalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sendiri dikabarkan, lebih cenderung menghibahkan PPD ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengambil alih pengelolaannya.

"Menteri BUMN, Pak Dahlan lebih cenderung meminta  PT KAI ambil alih PPD daripada diserahkan ke Pemprov DKI. Sempat terpikir ke situ supaya kereta api bisa nyambung. Tapi, PT KAI sendiri, buat apa ambil alih PPD? Kita nggak tahulah gimana. Situasi sekarang politik lawan politik, ya bisa jadi nunggu Oktober," ujar, Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis (23/1).

Alhasil, Basuki mengaku, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran utang PPD di dalam APBD DKI 2014.

"Kita juga tidak anggarkan lagi uang untuk itu, kan tidak jelas. Mungkin tahun depan dianggarkan kembali," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah  mengirimkan surat ke manajemen PPD terkait tindak lanjut proses hibah tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban apa pun yang diterima oleh Pemprov DKI.

Sebagai konsekuensi dari pengambilalihan tersebut, nantinya Pemprov DKI wajib membayar utang manajemen PPD sebesar Rp 170 miliar lebih. Sedangkan aset yang dimiliki PPD saat ini tercatat 12 depo yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok dan Tangerang. PPD juga memiliki satu vila di Jawa Barat, serta tanah di Ciracas dan Depok. Selain itu, PPD juga memiliki saham di PT TransJakarta, serta sebanyak 370 unit bus yang melayani 36 trayek.