Pemprov DKI Jakarta sudah menyetujui bekas kantor walikota Jakarta Selatan di Jl Trunojoyo untuk dihibahkan kepada Sekretariat ASEAN. Saat ini prosesnya tinggal penyelesaian administrasi. Ditargetkan pada pekan depan proses hibah bisa dilakukan.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengatakan, skema pengalihan bekas kantor walikota Jakarta Selatan ini adalah hibah. Mengingat penggunaannya adalah untuk kepentingan umum.

"Tadi Pak Ahok ingin secepat mungkin proses hibah. Bahkan kalau bisa minggu depan dilakukan," kata Rizal, di Balaikota, Jumat (18/7).

Dikatakan Rizal, kebutuhan perluasan kantor Sekretariat ASEAN sudah sangat mendesak. Terlebih Jakarta rencananya akan dijadikan sebagai ibu kota negara-negara di ASEAN. "Kebutuhannya sudah sangat mendesak. Sekarang ini lebih dari 1.200 pertemuan ASEAN dilakukan di Jakarta. Jadi bagaimana luar biasanya kegiatan yang terkait ASEAN yang terjadi di Jakarta," ujarnya.

Menurut Rizal, dengan tingginya intensitas pertemuan ASEAN, akan berdampak pula pada perekonomian ibu kota. Karena dalam setiap pertemuan memerlukan akomodasi dan transportasi. "Sekarang juga banyak perwakilan negara sahabat yang menempatkan duta besarnya untuk ASEAN di Jakarta, disamping untuk Indonesia. Karena kerjasama ASEAN ini cukup progresif," ucapnya.

Rizal menambahkan, bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sangat mendukung dengan perluasan kantor Sekretariat ASEAN ini. Bahkan diusulkan gedung baru yang dibangun semaksimal mungkin pemanfaatannya, supaya bisa menampung kebutuhan ASEAN kedepan.

Setelah serah terima aset dilakukan, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap eks gedung walikota tersebut Jakarta Selatan, apakah harus dibongkar total atau hanya membutuhkan renovasi saja. "Nanti akan ada tim penilai untuk melihat apakah gedung yang ada sekarang ini bisa layak langsung digunakan dengan sedikit renovasi atau lebih baik itu dibangun dengan ketinggian yang maksimal," katanya.

Anggaran untuk pembangunan akan diambil dari pemerintah pusat. Karena gedung tersebut sudah dihibahkan. Namun dirinya belum mengetahui anggaran yang dibutuhkan. "Angkanya belum, masih dihitung lagi. Karena semua harus disediakan, seperti tempat rapat, kantor. Tidak hanya berfungsi sekretariatan saja. Kan ada pusat humanitary, sesuai dengan kerja sama di ASEAN. Itu kan perlu space,' ujarnya.