Kepesertaan warga dalam Badan Penyelanggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Ibukota mencapai 70 persen. Diharapkan, nantinya semua warga Jakarta terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional ini.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah meminta lurah dan puskesmas mendata warganya yang belum memiliki jaminan kesehatan.

"Kami nggak ingin satu penduduk pun yang nggak ada (memiliki) jaminan kesehatan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/9).

Bagi warga yang tidak mampu, sambung Basuki, akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tahun ini pihaknya menganggarkan sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembayaran premi warga kurang mampu. Namun hanya untuk kelas tiga saja.

"Ini kan gotong royong, semangat gotong royong ini lah yang membuat orang merasa mau nyumbang," ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, Jakarta akan dijadikan percontohan penerapan provinsi sehat semesta. Artinya, semua warga Jakarta harus memiliki jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

"Poin kerjasamanya adalah, menjadikan DKI sebagai provinsi sehat semesta di mana semua semua warganya punya jaminan kesehatan, siapapun," tandasnya.

Dia menambahkan ada beberapa cara keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan, yakni dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh perusahaan tempat bekerja, serta mandiri.