Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan ratusan pengelola fasilitas kesehatan menggelar rapat koordinasi, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (31/8).

Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Husein Murad mengatakan, Rapat Koordinasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Provider BPJS Kesehatan Jakarta Timur dengan Pemangku Kepentingan Utama diselenggarakan untuk menyatukan persepsi. Sehingga tidak ada lagi warga pemegang BPJS Kesehatan, yang ditolak saat ingin berobat.

"Mulai saat ini saya minta tidak boleh ada penolakan atau penelantaran terhadap peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Semua fasilitas kesehatan harus melayani mereka dengan baik," kata Murad.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Donni Hendrawan menambahkan, rapat koordinasi ini untuk meningkatkan pelaksanaan JKN di wilayah Jakarta Timur. Sebab dalam UU nomor 36/2009 tentang JKN, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sekitar 250 pengelola fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada di Jakarta Timur. Di antaranya adalah para kepala Puskesmas kelurahan dan kecamatan, Satuan Kesehatan (Satkes) Mabes TNI, Satkes Mabes AL, Satkes Otjen TNI, Direktorat Kesehatan Angkatan Darat (Ditkesad) Lembaga Bio Medis Angkatan Darat (Labiomap) serta Kepala Rumah Sakit dan Klinik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Pengelola rumah sakit dan klinik swasta juga dilibatkan dalam rapat koordinasi ini.

Saat ini di Jakarta Timur terdapat 46 rumah sakit pemerintah maupun swasta, 10 puskesmas kecamatan, 76 puskesmas kelurahan dan tiga rumah sakit tipe D yang ada di kecamatan Duren Sawit, Ciracas dan Kramat Jati.

"Semua rumah sakit hendaknya memasang pengumuman soal ketersedian tempat tidur. Termasuk pasang banner tidak adanya biaya bagi peserta JKN. Karena memang mereka gratis dan biaya sudah ditanggung pemerintah," tandasnya.