Dinas Sosial DKI Jakarta diminta lebih inovatif dalam menyusun anggaran. Hal itu agar kegiatan yang diusulkan memiliki target dan pencapaian secara terukur.

"Jangan hanya terbelenggu pada kegiatan yang sifatnya kaku. Harus ada target dan beban pekerjaan," kata Pantas Nainggolan, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/8).

Pantas juga menyampaikan, Dinas Sosial DKI Jakarta harus memiliki data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Ibukota dan mengetahui solusi penanganannya.

"Termasuk penganggaran bantuan sosial harus jeli. Karena sewaktu-waktu ada bencana dan lainnya," tandasnya.