Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyoroti pembatalan rencana pembelian sejumlah alat berat dan pengolahan sampah yang sudah diprogramkan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

"Alasan pembatalannya tidak logis. Karena kan sebelumnya sudah dilakukan perencanaan dan melewati pembahasan di Banggar. Kenapa sekarang tiba-tiba dibatalkan," kata Rois Hadayana, Anggota Komisi D DPRD DKI, Selasa (23/8).

Menurut Rois, apabila anggaran pembelian alat berat dibatalkan karena dikhawatirkan tidak bisa diserap, maka hal itu akan menjadi catatan Dinas Kebersihan DKI tidak mampu menjalankan program.

"Kalau sampai akhir tahun tidak dikerjakan, itu penyerapan dinas yang rendah dan jadi catatan. Tidak boleh asal rencanakan program kemudian dibatalkan begitu saja," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abbdurahman Suhaimi menambahkan, hal serupa juga terjadi di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta yang membatalkan anggaran sebesar Rp 2 triliun lebih.

"Mudah sekali merencanakan dan menganggarkan, lalu mudah sekali dibatalkan. Ini kelemahan perencanaan," tandasnya.