Sejumlah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan menggunakan dana swasta atau pihak ketiga lainnya diminta dikoordinasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, koordinasi diperlukan untuk saling memberikan saran agar pembangunan berjalan dengan baik.

"Karena saat ditanya masyarakat kita biar ngerti juga menjelaskan, salah satunya seperti pembangunan Simpang Susun Semanggi," ujarnya, Senin (22/8).

Apalagi menurutnya dana pembangunan jalan yang berasal dari pihak swasta tersebut jumlahnya cukup besar. Sehingga hal tersebut kedepannya bisa dilakukan pembahasan dengan komisi yang memang membidangi berbagai program yang berasal dari pihak ketiga.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pembangunan berbagai sarana dan prasarana di DKI dari pihak ketiga merupakan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan. Selain itu dana juga bisa berasal dari kompensasi jika sebuah gedung ingin menaikkan koefisien luas bangunan (KLB).

"Tapi semua ini kita terimanya barang bukan uang. Nilainya di appraisal kemudian dicatatkan sebagai aset daerah," tandasnya.