Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kasus kartu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) terjadi karena adanya budaya sogok menyogok.

"Itu gampang banget nangkapnya, masyarakat saja yang kebiasaan ditipu, kebiasaan nyogok lewat oknum," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/8).

Menurut Basuki, aksi sogok menyogok sering terjadi saat masih berjalannya sistem kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun saat ini pengurusan BPJS sudah sangat mudah.

"Sekarang kalau kamu jadi warga DKI apa sih yang susah? Sakit nggak punya BPJS, nggak punya duit tinggal datang ke puskesmas atau RSUD terdekat," ujarnya.

Bagi warga yang kurang mampu juga akan diberikan kemudahan, dengan dibebaskan dari iuran perbulannya. Mereka akan masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia juga memastikan akan mencari pembuat kartu BPJS kesehatan palsu. Pelaku akan dipidanakan karena sudah merugikan masyarakat.

"Paling kami akan cek, kalau ketahuan dapat dari siapa ya tinggal dipidana," tegasnya.

Basuki menambahkan sistem yang ada saat ini juga akan mudah mengetahui keaslian kartu BPJS. Karena semuanya sudah dilakukan dalam bentuk online. Saat hendak digunakan, maka kartu akan langsung ditolak karena tidak sesuai dengan data yang ada.

"Sekarang gampang karena semua pakai tap. Kamu kalau pakai yang palsu ditempelin langsung ditolak, begitu tolak ya ketauan palsu," tandasnya.