Pemungutan suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah usai digelar 9 Juli kemarin. Dan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menghitung hasil suara dari kedua pasangan capres/cawapres. Apabila nantinya Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI Jakarta non aktif ditetapkan sebagai presiden, maka wakilnya Basuki Tjahaja Purnama menurut aturan secara otimatis menggantikan posisi Jokowi.

Jika menjadi Gubernur DKI kelak, salah satu langkah yang akan diambil oleh Basuki yakni memutus kerjasama dengan PT Jakarta Monorail (JM). Artinya proyek monorel sudah pasti dihentikan. "Monorel pasti putus," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (10/7).

Meski begitu, Basuki mengaku masih menunggu waktu yang diberikan kepada PT JM, yakni hingga September mendatang. Jika PT JM tidak menepati janjinya memaparkan rancangan konstruksi monorel, perencanaan bisnis serta bukti bahwa PT JM memiliki modal untuk membangun moda transportasi berbasis rel itu, maka pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi.

Diakui Basuki, dirinya telah memberikan toleransi yang cukup kepada PT JM untuk menyelesaikan seluruh dokumen, agar proyek monorel bisa berjalan. Pemprov DKI sendiri telah beberapa kali memberikan perpanjangan waktu bagi PT JM sejak tahun 2013 lalu.

Ditegaskan Basuki, ke depannya tak ada lagi toleransi perpanjangan waktu. Sehingga September adalah waktu terakhir untuk PT JM untuk menentukan nasib proyek tersebut. "September tidak bisa tunjukan desain konstruksi dan duitnya, gua sembelih," tandas Basuki.

Menurut Basuki, rencana pemutusan kerjasama dengan PT JM ini telah diberitahukan kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI non aktif. Namun, meski Jakarta nantinya tidak memiliki monorel, warga DKI tak perlu khawatir kekurangan transportasi publik. Karena monorel rencananya akan diganti dengan Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan. "Pak Jokowi sudah diberi tahu. Nanti ganti LRT saja lah," ucapnya.