Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menantang PT Jakarta Monorail (JM) untuk menggelar dengar pendapat atau public hearing terkait tertundanya pembangunan monorel di ibu kota.

"PT JM hebat, ini orang sudah main politik main tekan. Saya sudah pesan kepada deputi untuk tantang gelar public hearing sama mereka. Kita sudah sebut dia lewat twitter, kapan elo mau. Jadi nggak usah debat lewat opini segala macam," tegas Basuki di Balaikota, Senin (26/5).

Pernyataan Basuki disampaikan lantaran PT JM membentuk opini publik terkait ditundanya proyek pembangunan monorel oleh Pemprov DKI.

Ia mengatakan, PT JM membentuk opini kepada publik bahwasanya Pemprov DKI harus segera merealisasikan pembangunan transportasi massal di ibu kota. "Yang bikin kita ragu-ragu, Jakarta Monorail ini tidak ada bank yang mau membiayai, artinya apa? Ada yang salah ini, ada missing link nya nih," ujarnya.

Keraguan Basuki sangat beralasan. Sejumlah fakta pendukung bahwa dua Gubernur DKI sebelumnya, yakni Sutiyoso dan Fauzi Bowo, hingga dukungan dari Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan menjabat Sri Mulyani saat itu tidak membuahkan dukungan finansial satupun dari perbankan terhadap PT JM.

"Nggak ada bank yang mau biayai. Pak Fauzi Bowo sudah kirim surat, ini wanprestasi nih, tiangnya saja sudah ada survei suruh bayar, nggak mau bayar. Gantung-gantung nih. Kita juga enggak bisa bongkar," kata mantan Bupati Belitung Timur.

Dikatakan Basuki, modal PT JM untuk membangun monorel di ibu kota diperoleh dari sekitar 80 persen pendapatan properti yang dibangun di atas lahan yang disediakan oleh Pemprov DKI. Namun, PT JM tidak pernah menyebutkan fakta tersebut di dalam iklan yang dimuat di sejumlah media massa.

"Pernah tidak mereka menyebutkan dalam iklan di media, pemasukan mereka 80 persen dari properti? Tidak pernah! Ini kan yang enggak pernah diumumkan kepada publik," ucap Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur PT JM, John Aryananda menuding Basuki telah mempolitisasi proyek monorel. Ia menyayangkan Basuki yang kerap menyebut monorel tidak layak.

"Pemerintah (Pemprov DKI) sudah memilih kerja sama dengan kami. Tapi kok sekarang malah terkesan dipolitisasi," kata John dalam sebuah acara diskusi, di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (24/5).