Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, masih meragukan kelanjutan megaproyek monorail yang dibangun PT Jakarta Monorail (JM). Pasalnya, PT JM hingga saat ini belum menyerahkan laporan terkait modal yang digunakan untuk pembangunan megaproyek tersebut. Rencananya, Rabu (4/6) besok, tim pengkajian perjanjian kerjasama (PKS) monorel dari Pemprov DKI dan PT JM akan mengadakan rapat terkait kelangsungan proyek ini.

"PT JM selalu menolak jaminan sebanyak lima persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta," ujar Basuki di Balaikota, Selasa (3/6).

Padahal, menurut Basuki, peraturan yang berlaku di perbankan nasional, perusahaan wajib mengalokasikan dana sekitar 30 persen dari total dana yang dipinjam melalui bank.

"Seharusnya kalau cuma lima persen bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi dia malah nawar 0,5 persen. Karena itu, saya meragukan mereka punya modal," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga, PT JM tidak memiliki modal awal untuk mendanai proyek pembangunan transportasi massal tersebut. PT JM juga meminta lahan properti seluas 200.000 meter persegi untuk dijadikan pusat perbelanjaan di atas depo terminal monorail.  

Selanjutnya, PT JM akan menyewakan lahan ratusan ribu meter persegi tersebut sebesar Rp 25 juta per meter per tahun.

"Jangan-jangan kamu ingin pakai duit lahan udara ini untuk modalin 30 persen (modal) kamu lagi. Masalahnya kalau lahan itu dijual (disewakan) dengan harga untung Rp 10 juta setahun, setahun sudah Rp 2 triliun. Kalau mereka kelola 30 tahun sesuai masa BOT (Build Operate Transfer). Sudah 60 triliun. Masa dapat untung sebanyak itu untuk proyek yang harganya Rp 10 triliunan," ungkapnya.

Untuk itu, Basuki meminta PT JM untuk segera menyerahkan rencana bisnis monorail yang sempat tertunda beberapa waktu lalu dan selanjutnya akan diputuskan nasib kelanjutan proyek tersebut. "Baru nanti kita putuskan untuk lanjut atau stop kontraknya," ucapnya.

Namun, diakui Basuki, insfratruktur monorel harus tetap dibangun di ibu kota. Sebab, monorel termasuk pola transportasi makro. Kondisi tersebut yang mendasari Pemprov DKI menyerahkan kewenangan kepada PT JM untuk melanjutkan megaproyek yang sempat terhenti tersebut.

"Ini itikad baik dari Pemprov DKI sehingga meminta PT JM ambil alih proyeknya terlebih sudah ada tiang-tiang sebelumnya," ucap Basuki.

Sekadar diketahui, pada hari Rabu (4/6) besok, tim pengkajian perjanjian kerjasama (PKS) monorel dari Pemprov DKI dan PT JM akan mengadakan rapat terkait kelangsungan proyek ini.

Dari hasil rapat tersebut, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama sudah mendapatkan kepastian tentang proyek ini untuk mengambil keputusan pada Kamis (5/6). PT JM menjadi bagian dari proyek monorel Jakarta sejak tahun 2004. Sayangnya, pada tahun 2007 pembangunan berhenti dan akhirnya dihentikan pembangunannya pada tahun 2011.

Ground breaking monorel ini kembali dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Joko Widodo, pada 16 Oktober 2013 dan diperkirakan akan rampung pada 2017 mendatang.

Namun, persoalan membelit dan membuat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT JM hingga saat ini tak kunjung ditandatangani. Pemprov DKI mempermasalahkan business plan dan jaminan dana bank untuk mendanai proyek monorel ini.