Sebagai ibu kota negara, tak sedikit kebijakan dan proyek pembangunan pemerintah pusat ada di DKI. Karena itu, Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berharap siapapun yang terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2014 ini bisa bekerjasama dan melibatkan Pemprov DKI dalam pembangunan tersebut.

Pria yang kerap disapa Ahok itu mengakui, selama ini Pemprov DKI kesulitan dalam berkoordinasi melakukan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur fasilitas umum. Seperti saat melakukan revitalisasi Kota Tua, Pemprov DKI terhambat akibat 60 persen lebih bangunan yang ada di sana kepunyaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perbaikan sejumlah jalan nasional dan sungai besar di Jakarta pun terhambat karena wewenang pemerintah pusat.

"Seperti di Jalan Daan mogot itu berlubang terus. Kita mau kerjakan itu di bawah kementerian, sudah disurati tapi tidak juga dikerjakan. Kali Pesanggrahan sudah kita site phile tapi gak dikeruk juga," katanya, Rabu (9/7).

Selain mengenai perbaikan sejumlah fasilitas umum di wilayah Jakarta, Ahok berharap koordinasi juga berkenaan dengan kebutuhan pembangunan DKI Jakarta. Seperti halnya kebutuhan penambahan listrik di Pulau Seribu yang ingin membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), kebutuhan pembangunan bandar udara baru dan pengintegrasian sistem transportasi di ibu kota.

"Kita berharap ke depan Pemprov dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rapat-rapat kabinet, gubernur dilibatkan seperti zaman Soekarno dulu," ucapnya.

Saat ditanya tentang kedekatan dan kecocokan kandidat, Ahok mengatakan keduanya dinilai tepat. Bahkan, secara komunikasi Prabowo dan Jokowi, pun cukup dekat dengan dirinya.

"Dua-duanya gampang kok saya hubungi. Cuma memang Pak Jokowi tidak pegang HP (ponsel), dipegang asistennya. Tapi, Pak Prabowo juga gitu," tandasnya.