Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil alih pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Saat ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta masih kekurangan alat berat untuk pengelolaan sampah di Bantar Gebang.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan menambah alat berat di TPST Bantar Gebang secara bertahap.

"Bantar Gebang jalan terus. Kami nanti alat berat ditambah secara bertahap," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/7).

Basuki menerangkan meskipun masih kekurangan, alat berat yang ada bisa dimaksimalkan. Mengingat alat berat yang ada masih terbilang baru.

"Dulu kan nggak beroperasi banyak punya Godang Tua Jaya (GTJ). Sebetulnya alat berat kami baru-baru. Hampir nggak ada rusaknya," ujarnya.

Basuki juga telah meminta Dinas Kebersihan DKI untuk membeli alat berat sejak beberapa tahun lalu. Namun alat berat yang dibeli belum maksimal.

"Kalau sekarang dibilang alat berat nggak cukup, kenapa beli alat berat sedikit. Kan sudah tahu mau ambil alih," tuturnya.

Menurut Basuki membeli alat berat lebih murah dibandingkan dengan membayar pihak ketiga untuk mengelola TPST Bantar Gebang. Dia mencontohkan dalam setahun anggaran untuk membayar pengelolaan TPST Bantar Gebang bisa mencapai RP 400 miliar. Sementara satu unit alat berat hanya berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.

"Kalau cuma beli 50 unit, atau 100 unit juga bisa beli kok DKI. Sekarang kalau beli 100 unit cuma Rp 100 miliar kok. Saya sudah suruh ngitung, saya mau ngambil balik Bantar Gebang sejak 2013 loh," tandasnya.