Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) wilayah DKI Jakarta pada tahun 2013 mengalami penurunan. Sebelumnya, pada tahun 2012 IDI DKI Jakarta tercatat sebesar 71,18 dari skala 0 sampai 100 atau turun 6,54 poin atau turun ke peringkat lima dibandingkan IDI 2012 sebesar 77,72  atau berada di peringkat pertama nasional. Memburuknya IDI Jakarta ini disebabkan berbagai hal diantaranya masih banyaknya aksi demonstrasi yang bersifat anarkis di ibu kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Nyoto Widodo, mengatakan, kendati mengalami penurunan IDI, namun tingkat demokrasi Jakarta masih tetap berada pada kategori sedang. Sesuai tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60 - 80) dan buruk (indeks < 60).

Dikatakan Nyoto, pihaknya menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan empat sumber berupa review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain -lain), Focus Group Discussion dan wawancara mendalam.

Turunnya IDI DKI Jakarta tersebut, lanjut Nyoto, telah memperburuk tingkat prestasi demokrasi di ibu kota. DKI pada 2012 menduduki peringkat pertama dan pada tahun 2013 anjlok menjadi peringkat ke lima. Peringkat pertama IDI tingkat Provinsi seluruh Indonesia saat ini dipegang Nusa Tenggara Timur, kedua Sulawesi Utara, ketiga DI Yogyakarta, dan keempat Bali.

“Menurunnya indeks demokrasi membuat peringkat DKI turun dari peringkat satu menjadi lima,” kata Nyoto, Senin (7/7).

Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi dan diukur dari perubahan tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil naik 0,61 poin (dari 88,11 pada 2012 menjadi 88,72 pada 2013), hak-hak politik sebesar 55,08 (turun 7,44 poin dibandingkan 2012 62,52), dan lembaga-lembaga demokrasi turun 14,12 poin dari 88,81 pada 2012 menjadi 74,69 pada 2013.

Jika melihat aspek tersebut paling rendah yakni hak-hak politik yang terus memburuk akibat banyaknya aksi demonstrasi anarkis. “Memburuknya hak-hak politik demonstrasi yang destruktif, meningkatnya jumlah demonstrasi bersifat kekerasan dan merusak,” ujarnya.

Ditambahkan Nyoto, perbaikan demokrasi khususnya di DKI Jakarta bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi tugas legislatif, eksekutif, yudikatif dan juga masyarakat. Walaupun demikian, pihaknya optimis, ke depan indeks demokrasi di ibu kota akan terus mengalami peningkatan. "Hasil ini akan langsung kita laporkan ke Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur DKI Jakarta," tandasnya.