Besaran biaya parkir off street di DKI saat ini masih mengacu kepada Peraturan Gubernur No 120 Tahun 2012. Jika terbukti menaikan harga parkir lebih besar maka pengelola parkir akan dijatuhi sanksi.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, besaran parkir sudah ditentukan berdasarkan golongan pemanfaatan lokasi tempat parkir dan jenis kendaraan. Besaran parkir minimal adalah Rp 1.000 - Rp 5.000 per jamnya.

"Sampai saat ini belum ada perubahan jadi pengelola parkir tidak bisa menarik biaya lebih besar dari ketentuan tersebut," ujarnya, Selasa (19/7).

Adapun bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada pengelola yang melanggar mulai dari sanksi administrastif dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Adapun besaran saksi administasi ‎sendiri paling banyak Rp 25 juta yang akan dilaksanakan oleh UP Perparkiran DKI Jakarta.

‎"Ke depan memang akan ada revisi sehubungan dengan upaya pembatasan kendaraan yang dilakukan pemda, namun saat ini masih mengacu pergub tersebut," katanya.

Bagi masyarakat yang memarkirkan kendaraan namun melebihi besaran biaya bisa melaporkannya. Pasalnya saat ini sistem parkir sudah terkoneksi secara online ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

"Secara ketentuan kan sudah ada 20 persen dari penghasilannya disetor ke pemda, makanya kalau merasa tidak sesuai masyarakat berhak mengadukan," tandasnya.

Dalam Pergub No 120 Tahun 2012 menyebutkan, pemanfaatan fasilitas tempat parkir di pusat perbelanjaan dan hotel atau kegiatan parkir yang menyatu untuk minibus dan sejenisnya Rp 3.000 - Rp 5.000 untuk satu am pertama. Kemudian, Rp 2.000 -  Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan untuk tarif sepeda motor Rp 1.000 - Rp 2.000 per jam.

Adapun pemanfaatan fasilitas tempat parkir umum seperti pasar, tempat rekreasi, rumah sakit, dan lain-lain, untuk minibus dan sejenisnya Rp 2.000 - Rp 3.000 untuk satu jam pertama, dan Rp 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan sepeda motor Rp 1.000 per jam.