Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencoret pembelian bus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014. Namun, dengan pencoretan ini bukan berarti tidak ada penambahan bus baru sebagai sarana transportasi massal di ibu kota.

"Pembatalan pembelian bus bukan berarti pembatalan menambah jumlah bus. Jangan salah loh," kata Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Senin (7/7).

Ia mengatakan, penambahan sarana transportasi massal bus Transjakarta akan terus dilakukan dengan menggandeng operator swasta maupun PT Transjakarta. Karena itu, pembelian bus tidak dianggarkan lagi dalam APBD DKI 2014.

"Tidak apa. Kita langsung pakai operator. Sekarang kalau Anda bisa sama menambah jumlah bus, tidak keluar uang, pilih mana? Yang nggak keluar uang dong. Anggaran pembelian bus akan dimasukkan ke APBD DKI 2015 dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke manajemen PT Transjakarta," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya saat ini sedang mengajukan PMP untuk BUMD milik Pemprov DKI (PT Transjakarta) pada APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 350 miliar. Anggaran tersebut, menurutnya tinggal menunggu dewan untuk disahkan.

"Kita sudah pastikan tambah modal, tinggal tunggu saja dari dewan," tuturnya.

Ia menambahkan, mekanisme pengadaan bus diserahkan ke pihak operator maupun PT Transjakarta bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi seperti kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun 2013 yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Selain itu, dari segi proses pengadaan di swasta lebih cepat dibandingkan jika lewat proses pengadaan di pemerintah.

"Serta dari segi waktu, pengadaan bus akan lebih cepat jika diserahkan ke pihak swasta," tambahnya.