Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vaksin Palsu Kementerian Kesehatan RI terus mendalami kasus peredaran vaksin palsu di RS Harapan Bunda. Bila dalam penyelidikan ditemukan kesalahan pihak manajemen, tidak tertutup kemungkinan izin operasional RS Harapan Bunda dicabut.

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang mengatakan, saat ini Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu yang dipimpinnya fokus pada penanganan korban. Namun begitu, pihaknya tidak menampik kemungkinan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mengenai kasus hukum, pihaknya menyerahkan pada hasil penyelidikan Bareskrim Mabes Polri.

"Kita fokus penanganan korban terpapar vaksin palsu dulu. Setelah itu baru mengarah ke lainnya. Kalau hasil pemeriksaan nanti ada kesalahan manajemen, tidak menutup kemungkinan izin operasional RS Harapan Bunda dicabut," ujarnya, Sabtu (16/7) malam.

Dari proses identifikasi sementara, sebanyak 270 pasien diindikasi terpapar vaksin palsu. Sebanyak 44 di antara dinyatakan positif dan akan divaksinasi ulang. Saat ini tim Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu sudah menghubungi orangtua korban. Mereka akan divaksinasi ulang di RS Harapan Bunda dengan pengawasan Satgas, mulai Senin (18/7) mendatang.

"Berdasar hasil lab, ada delapan vaksin dan serum yang dtemukan palsu di RS Harapan Bunda. Karena ini untuk kekebalan tubuh balita di kemudian hari, maka perlu dilakukan vaksinasi ulang," katanya.

Dicontohkan, seperti vaksin tripacel seharusnya berisi DPT dan fediacel berisi DPT dan IPV. Keduanya merupakan vaksin wajib yang diberikan pada balita untuk kekebalan tubuh.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana berharap warga tetap tertib dalam meminta pertanggungjawaban kasus vaksin palsu. Sebab, seperti Sabtu (16/7) tadi, layanan medis RS Harapan Bunda lumpuh lantaran terdampak aksi geruduk warga.

"Kami berharap pelayanan di Rumah Sakit Harapan Bunda tetap berjalan. Karenanya masyarakat yang mengadu harus tertib," tandasnya.