Persoalan Kependudukan di DKI Butuh Campur Tangan Pusat

Rabu, 06 Juli 2016 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Budhi Firmansyah Surapati 3419

(Foto: Yopie Oscar)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, angka perpindahan warga daerah ke Ibukota (urbanisasi) terus meningkat. Karena itu, penyelesaian persoalan kependudukan di Jakarta harus melibatkan pemerintah pusat.

Ciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta

"‎Ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tapi juga oleh Pemerintah Pusat," kata Djarot, Rabu (6/7).

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk di Ibukota tiga tahun lalu berkisar 9,9 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10,1 juta jiwa pada tahun ini.

"Artinya ada pertambahan penduduk sekitar 100 ribu orang setiap tahun," ujarnya.

Sebab itu, Djarot berharap pemerintah pusat melakukan pemerataan pembangunan. Sehingga warga di pelosok daerah tidak berbondong-bondong ke Jakarta untuk mencari penghidupan.

"Ciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta. Kembangkan potensi di masing-masing daerah sehingga mereka bisa bekerja dan tak perlu ke Jakarta‎," paparnya.

Terkait persoalan tersebut, Djarot optimis pemerintah pusat dibawah Presiden Joko Widodo mampu merealisasikan pembangunan merata di seluruh Provinsi. Sambil menunggu proses itu, dirinya mengaku Pem‎prov DKI tetap melakukan proses pengendalian peningkatan warga daerah ke ibukota.

"Ya dengan binduk (bina kependudukan). Itu bisa mengatasi," tandasnya.