Rencana penyatuan pengelolaan kawasan Monumen Nasional (Monas) diperkirakan bakal rampung bulan ini. Peraturan Gubernur DKI Jakarta akan dijadikan payung hukum penyatuan Unit Pengelola (UP)Cawan dan Taman Monas.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta, Deny Wahyu mengatakan, Pergub mengenai penyatuan pengelolaan Monas telah selesai dibuat. Saat ini draft Pergub tersebut ini masih dikoreksi di Biro Hukum DKI Jakarta.

"Sekarang draft Pergub penyatuan UP Monas masih di Biro Hukum, masih ada yang perlu diperbaiki," kata Deny, Kamis (3/7).

Menurut Deny, tahapan penyusunanan Pergub penggabungan Monas ini, tidak lama lagi bisa ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. "Prosesnya Insya Allah tidak lama. Targetnya bulan ini, Pak Basuki sudah bisa menandatangani Pergubnya," ujarnya.

Selain membuat Pergub ini, proses yang lain harus dilalui yakni pengalihan aset dan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian persetujuan kedua belah pihak, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Sekedar diketahui, UP Cawan dan UP Taman Monas berada dalam pengelolaan berbeda. UP Cawan Monas di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Sementara UP Taman Monas berada di bawah pengawasan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. "Setelah itu, update dasar hukumnya di Biro Hukum proses di Biro Hukum dan Asisten Sekda bidang Pemerintahan," ujar Deny.

Nantinya, apabila Pergub itu telah disahkan, maka pengelolaan UP Monas sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. "Nantinya semua pengelolaannya akan di bawah Disparbud," ucapnya.

Basuki pun telah menunjuk Kepala UP Cawan Monas Rini Haryani menjadi Kepala UP Monas. Sedangkan Kepala UP Taman Monas Firdaus Rasyid akan kembali menjadi PNS Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.