Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menelusuri peredaran vaksin palsu di Ibukota. Dinas Kesehatan DKI Jakarta selama ini mendapatkan pasokan vaksin langsung dari Kementerian Kesehatan.

"Lagi ditanganin dokter sama Dinas Kesehatan, yang penting kami sekarang cari tahu itu lari ke siapa? klinik mana? biar anak-anak tahu diberi vaksin apa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan, akan melakukan pemeriksaan izin apotek di Jakarta Timur yang diduga menjual vaksin palsu. Pihaknya akan menindaklanjuti setelah adanya informasi dari kepolisian.

"Kalau apoteknya mengedarkan barang palsu pasti kena dia. Tapi belum tahu ada izinnya, kalau ada info dari polisi saya bisa tindak lanjut," tegasnya.

Koesmedi menambahkan pihaknya selalu mendapatkan pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan. Sehingga pihaknya tidak pernah membeli vaksin secara langsung.

"Jajaran rumah sakit dan puskesmas sudah punya persediaan sendiri dari Kemenkes, jadi tidak pernah membeli obat darimana-mana, distribusi langsung dari Kemenkes," ujarnya.

Pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengambil sampel di lima wilayah kota. Menurut Koesmedi, seharusnya masyarakat tidak perlu membeli vaksin. Karena vaksin telah diberikan gratis oleh pemerintah.

"Vaksin itu jarang dijual karena gratis dari pemerintah. Kalau yang dapat jatah imunisasi gratis semua, buat apa beli," tandasnya.