2 BUMD DKI Akan Disuntik Modal Rp 4,9 Triliun

Rabu, 02 Juli 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 3547

2 BUMD DKI Akan Disuntik Modal Rp 4,9 Triliun

(Foto: doc)

DPRD DKI akhirnya mengesahkan Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Serta Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 10 tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PAL). Dalam perda tersebut disepakati untuk menambah modal dasar dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI tersebut sebesar Rp 4,9 triliun dengan rincian Rp 2 triliun untuk PD Pembangunan Sarana Jaya dan Rp 2,9 triliun untuk PD PAL Jaya.

Modal dasar awal dianggap sudah tidak mencukupi untuk pengembangan usaha

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Bimo Hastoro mengakui, dalam perda tentang PD Pembangunan Sarana Jaya modal dasarnya ditingkatkan. Dari semula sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 2 triliun. "Modal dasar awal dianggap sudah tidak mencukupi untuk pengembangan usaha," kata Bimo, saat Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (2/7).

Penambahan modal dasar ini, digunakan untuk pengembangan proyek, seperti Sentra Primer Tanah Abang dan proyek Lebak Bulus. Sehingga diharapkan pada anggaran 2017 atau 2018 bisa memberikan kontribusi pada APBD DKI.

Dikatakan Bimo, setiap tahunnya BUMD PD Pembangunan Jaya memberikan kontribusi terhadap APBD DKI. Di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat tiap tahunnya. Pihaknya mencatat pada tahun 2011 PAD yang disumbangkan sebesar Rp 6 miliar, tahun 2012 naik menjadi Rp 11 miliar, dan pada 2013 kembali naik menembus angka Rp 12 miliar. "Tahun ini diperkirakan mencapai Rp 16 miliar lebih," ucapnya.

Bahkan sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sama seperti Perda BUMD PD Pembangunan Jaya, dalam Perda tentang PD PAL Jaya juga menambah modal dasarnya. Dari semula sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 2,9 triliun.

Menurut Bimo, perubahan modal dasar ini juga sangat diperlukan. Tujuannya untuk mewujudkan program kerja jangka panjang dan masterplan pengelolaan air limbah di zona nol sistem Casablanca.

Selain itu juga untuk penambahan alat produksi, serta rencana pengembangan zona satu dan tahap dua. Meliputi pengembangan Gatot Subroto sisi utara-selatan, pengembangan pipa Sudirman, pengembangan pipa Kuningan sisi barat, pengembangan pipa Senayan-Asia Afrika, pengembangan SCBD, dan pengembangan Patra Kuningan.

BERITA TERKAIT
Bappeda Tolak Pengembalian Kegiatan Dari SKPD

Bappeda Tolak Pengembalian Kegiatan dari SKPD

Selasa, 01 Juli 2014 4124

uang_ilustrasi_ok.jpg

2 BUMD Bakal Disuntik Modal Rp 2 Triliun

Senin, 21 April 2014 4205

pelayanan_bank-dki.jpg

Peringkat Bank DKI Naik Jadi idAA-

Rabu, 12 Maret 2014 3367

pelayanan_bank-dki.jpg

Bank DKI Targetkan Laba Rp 1 Triliun

Senin, 10 Februari 2014 4093

PT Jakpro Rampingkan Anak Perusahaan

PT Jakpro Rampingkan Anak Perusahaan

Rabu, 18 Juni 2014 4847

BERITA POPULER
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1622

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 887

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 595

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 902

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1000

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks