Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan memakai sistem elektronic road pricing (ERP) yang telah diterapkan sejumlah negara maju.

Sistem ERP yang baru dikembangkan saat ini tidak dipilih karena belum diketahui kualitasnya. Sehingga beresiko jika diterapkan di Ibukota.

"Saya mintanya sudah jelas. Saya mau yang dipakai oleh negara maju dan sudah terbukti berapa puluh atau belas tahun. Kami nggak mau coba pakai yang baru-baru. Kami nggak mau ambil resiko," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/6).

Ia juga menyampaikan telah mengabulkan permintaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk melakukan studi mengenai ERP. Namun dengan catatan, hasil dari studi tersebut harus dilaporkan secara lengkap agar bisa segera diterapkan di Jakarta.

"Kami sudah setuju. Tapi tetap harus cari yang digunakan negara maju. Kalau baru kami ngeri, karena ini barang kan sampai Rp 2-3 triliun," terangnya.

Basuki menambahkan, sebelum penerapan ERP, sistem ganjil genap akan terlebih dahulu diterapkan untuk membatasi kendaraan di Ibukota. Uji coba ganjil genap rencananya dimulai pada Juli mendatang.

"Kepolisian akan ujicoba dulu ganjil genap. Nanti kami akan lihat bagaimana evaluasinya. Tapi saya belum dapat laporan lengkapnya," tandasnya.