Dinilai telah memangkas hak pejalan kaki karena memangkas trotoar, taman vertikal yang berada dekat Tugu Tani, Gambir, Jakarta Pusat, diprotes masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki (KPJ). Pembuatan taman tersebut juga disebut memboroskan anggaran karena dibangun tanpa penghitungan yang matang.

Ketua KPJ, Ahmad Syafrudin mengimbau Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk mengevaluasi keberadaan taman vertikal yang berlokasi di ruas Jl Raya Cikini menuju Jl Ridwan Rais tersebut.

"Taman itu jelas merampas hak pejalan kaki, karena orang jadi susah jalan di atas trotoar," kata Syafrudin yang dihubungi beritajakarta.com, Kamis (26/6).

Selain itu, pembangunan taman vertikal itu juga memboroskan APBD DKI. Sebab, hasilnya tidak signifikan dalam konteks untuk keindahan kota. "Taman vertikal itu kebijakan sia-sia, karena tidak membuat cantik kota. Apalagi biaya perawatannya mahal, kalau tidak ada hujan, tanaman di sana mati, jadi sia-sia," ujar Syafrudin.

Untuk itu Syafrudin meminta agar taman vertikal tersebut dibongkar karena tidak efektif menyerap polusi kendaraan. "Yang bisa menyerap polusi itu pohon-pohon besar yang akarnya tumbuh ke dalam tanah. Atau yang bertajuk kanopi seperti pohon trembesi dan mahoni," tukasnya.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Nandar Sunandar saat dikonfirmasi mengaku, akan mengevaluasi taman vertikal di kawasan Tugu Tani yang dibangun awal 2013 silam. "Besok langsung saya bicarakan. Kita evaluasi taman itu akan diapakan. Apakah perlu didekorasi," terangnya.

Nandar menjelaskan, secara teori taman tersebut difungsikan sebagai vertical garden yang menghasilkan O2 dari fotosintesa tanaman. Selain itu, taman tersebut juga dibangun dengan tujuan untuk memperindah kota Jakarta. "Kita akan evaluasi desain dan penataan tamannya agar ke arah yang lebih baik," ungkapnya.