Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembangunan waduk di Ibukota terkendala pembebasan lahan. Namun, ini bukan menjadi alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan pembangunan waduk.

"Beberapa ada yang mangkrak, karena ada masalah lahan saja," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/5).

Basuki memiliki cara untuk dapat melakukan pembangun an waduk, yakni dengan mengerjakan lahan yang sudah tersedia terlebih dahulu.

"Jadi prinsip ini persis saat ujian sekolah saja. Kerjakan yang mudah, yang sudah dibebaskan dikerjakan dulu," ujarnya.

Sehingga jika mangkrak, sudah ada bagian yang dikerjakan. Karena saat ini pembangunan waduk tidak melibatkan kontraktor, melakinkan dikerjakan dengan swaskelola oleh Dinas Tata Air. Bahkan alat berat juga milik Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi kalau mangkrak minimal sudah ada beberapa yang dikerjakan. Masalah lahan yang selalu jadi masalah. Karena kalau bicara waduk sudah diatas lima hektare. Pembebasan lahan di atas lima hektare sudah melibatkan semua pihak," tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Tata Air DKI Jakarta berencana membangun 19 waduk tahun ini. Beberapa lahan telah dibebaskan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya yakni waduk Brigif yang saat ini masih mangkrak.