Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang telat mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di IRTI Monas, Jakarta Pusat, pagi tadi. Menurutnya, keterlambatan PNS hal yang biasa terjadi.

Namun demikian, Basuki tetap akan memberikan sanksi kepada mereka. Nantinya, mereka akan dikenakan pemotongan unjangan Kinerja Daerah (TKD) sesuai dengan keterlambatannya..

"PNS telat mah sudah biasa. Paling nanti kami potong TKD-nya. Sudah nonton film My Stupid Boss kan? Terlambat 1 menit potong 1 jam, 2 menit 2 jam," kata Basuki, usai menjadi inspektur upacara, Jumat (20/5).

Saat ini penilaian PNS juga sudah menggunakan sistem Key Performance Indicator (KPI). Bahkan kalau ada oknum PNS yang masih membandel, terancam pencabutan 100 persen TKD-nya.

"Sekarang sudah pakai KPI. Kalau dia macam-macam, seluruh TKD hilang. Kalau dulu kan ada TKD nih namanya Tunjangan Kehadiran Daerah bukan kinerja tuh, sekarang nggak ada lagi," tegasnya.

Dengan cara ini, Basuki mengaku bisa menghemat APBD DKI Jakarta. Karena tunjangan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada PNS cukup besar. Tahun ini saja alokasi belanja pegawai mencapai Rp 18 triliun.

"Begitu kamu nggak beres, hilangin TKD jadi nol. Kami mau hemat duit rakyat ini. Cara hematnya gimana? sembelih saja TKD PNS yang malas," tegasnya.

Pantauan Beritajakarta.com, saat upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tadi pagi, puluhan PNS tidak diperbolehkan masuk gerbang Monas. Sebab upacara sudah dimulai. Mereka kemudian menunggu hingga upacara usai baru kembali ke Balai Kota DKI Jakarta.