Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo RI,‎ Ismail Cawidu‎ mengatakan, sistem keterbukaan Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah mengacu kepada undang-undang keterbukaan informasi publik. Sehingga diharapkan tidak ada lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertutup kepada media dan masyarakat.

"Model keterbukaan dapat meningkatkan partisipasi publik, jadi sudah tidak tepat lagi jika ada pimpinan SKPD yang tertutup," ujarnya saat acara Sinergitas Pemprov DKI Jakarta dengan Media dalam Pengembangan Komunikasi Publik di Blok G, Balai Kota, Selasa (17/5).

Hal tersebut juga menurutnya dapat menghindarkan pemerintah dari berbagai fitnah. Salah satunya dengan adanya kejelasan masalah anggaran dan program apa yang dilakukan pemerintah.

"Jadi keterbukaan adalah kunci dan sebuah keharusan, makanya tidak boleh ada yang takut untuk menyampaikan rencana kerja kepada publik," tandasnya.