Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku, Pemprov DKI merupakan daerah paling banyak yang melakukan open data.

Bahkan, sambung Basuki, pembahasan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 hingga satuan ketiga telah dipublikasikan.

"Saya enggak tahu nilai bagaimana? Sekarang menurut dunia, kami sudah diundang berapa kali ke luar negeri Provinsi DKI Jakarta adalah open data paling besar," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12).

Sebelumnya, Komisi Infromasi Publik (KIP) merilis keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar 10 besar provinsi yang mendapat penghargaan. Padahal Basuki telah gencar meminta aparatnya lebih terbuka.

"Yang proyek lama saya memang nggak mau buka. Sekarang kalau mau omong open data, provinsi mana yang open data sebanyak kami. Makanya saya tanya sama KIP, kami kan ada Smart City," tegas Basuki.

Basuki menambahkan, tidak mempermasalahkan soal penghargaan tersebut. Dirinya hanya ingin berusaha membuka informasi sebanyak mungkin. Dengan tujuan masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran.

"Bagi saya nggak penting penghargaan, yang penting warga Jakarta bisa buka (data) semua," tukas Basuki.

Berdasarkan rilis dari KIP 10 besar untuk kategori pemerintah provinsi, yakni Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206).